Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat baru-baru ini melakukan pemungutan suara prosedural mengenai tiga undang-undang Aset Kripto yang penting, dan hasilnya secara mengejutkan ditolak dengan 196 suara setuju dan 223 suara tidak setuju. Hasil ini mematahkan harapan publik terhadap rencana legislasi yang disebut "Minggu Aset Kripto" dan juga mengungkapkan perbedaan yang jelas di dalam Partai Republik mengenai isu ini.
Pemungutan suara kali ini awalnya dimaksudkan untuk memajukan RUU GENIUS, RUU CLARITY, dan RUU Anti-Pengawasan CBDC ke tahap resmi kajian. Namun, meskipun Partai Republik memiliki mayoritas kursi di DPR, hasil pemungutan suara menunjukkan adanya perpecahan serius di dalam partai.
Trump menyerukan anggota Partai Republik di platform media sosial untuk mendukung undang-undang ini, menekankan bahwa Undang-Undang GENIUS akan membuat Amerika Serikat jauh lebih unggul dari China dan Eropa dalam bidang regulasi aset kripto. Namun, seruannya tampaknya tidak sepenuhnya menyatukan pendapat di dalam partai. 13 anggota Partai Republik akhirnya memilih untuk memberikan suara menolak bersama Partai Demokrat, termasuk beberapa anggota dari kelompok inti Libertarian di Dewan Perwakilan.
Ketua DPR Mike Johnson mengakui adanya perbedaan pendapat di dalam partainya mengenai masalah ini, dan menyatakan bahwa beberapa anggota ingin lebih menekankan hasil legislasi DPR. Hasil ini tidak hanya mencerminkan posisi yang berbeda di dalam Partai Republik mengenai masalah regulasi Aset Kripto, tetapi juga menyoroti sikap kompleks di kalangan politisi AS tentang bagaimana menghadapi teknologi keuangan yang baru muncul.
Kegagalan pemungutan suara kali ini mungkin akan memperlambat proses legislasi regulasi Aset Kripto di Amerika Serikat, sekaligus memicu diskusi tentang persatuan internal partai dan bagaimana menemukan keseimbangan antara teknologi baru dan regulasi keuangan tradisional. Ke depan, Kongres Amerika Serikat mungkin perlu lebih banyak kolaborasi lintas partai dan koordinasi internal dalam memajukan legislasi terkait Aset Kripto.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Bagikan
Komentar
0/400
BrokenDAO
· 21jam yang lalu
Sekali lagi tragedi pengelolaan Perbedaan selalu lebih besar daripada Konsensus
Lihat AsliBalas0
Degen4Breakfast
· 21jam yang lalu
Begini? Lao Chuan masih terlalu lemah.
Lihat AsliBalas0
MoneyBurnerSociety
· 21jam yang lalu
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa regulasi akan mengurangi kerugian? Saya tertawa sampai kontrak saya dilikuidasi.
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterKing
· 21jam yang lalu
Tindakan Amerika ini, jadi memberikan kesempatan untuk buy the dip ya? Tenangkan saudara-saudara, waktu untuk Kupon Klip akan segera tiba.
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat baru-baru ini melakukan pemungutan suara prosedural mengenai tiga undang-undang Aset Kripto yang penting, dan hasilnya secara mengejutkan ditolak dengan 196 suara setuju dan 223 suara tidak setuju. Hasil ini mematahkan harapan publik terhadap rencana legislasi yang disebut "Minggu Aset Kripto" dan juga mengungkapkan perbedaan yang jelas di dalam Partai Republik mengenai isu ini.
Pemungutan suara kali ini awalnya dimaksudkan untuk memajukan RUU GENIUS, RUU CLARITY, dan RUU Anti-Pengawasan CBDC ke tahap resmi kajian. Namun, meskipun Partai Republik memiliki mayoritas kursi di DPR, hasil pemungutan suara menunjukkan adanya perpecahan serius di dalam partai.
Trump menyerukan anggota Partai Republik di platform media sosial untuk mendukung undang-undang ini, menekankan bahwa Undang-Undang GENIUS akan membuat Amerika Serikat jauh lebih unggul dari China dan Eropa dalam bidang regulasi aset kripto. Namun, seruannya tampaknya tidak sepenuhnya menyatukan pendapat di dalam partai. 13 anggota Partai Republik akhirnya memilih untuk memberikan suara menolak bersama Partai Demokrat, termasuk beberapa anggota dari kelompok inti Libertarian di Dewan Perwakilan.
Ketua DPR Mike Johnson mengakui adanya perbedaan pendapat di dalam partainya mengenai masalah ini, dan menyatakan bahwa beberapa anggota ingin lebih menekankan hasil legislasi DPR. Hasil ini tidak hanya mencerminkan posisi yang berbeda di dalam Partai Republik mengenai masalah regulasi Aset Kripto, tetapi juga menyoroti sikap kompleks di kalangan politisi AS tentang bagaimana menghadapi teknologi keuangan yang baru muncul.
Kegagalan pemungutan suara kali ini mungkin akan memperlambat proses legislasi regulasi Aset Kripto di Amerika Serikat, sekaligus memicu diskusi tentang persatuan internal partai dan bagaimana menemukan keseimbangan antara teknologi baru dan regulasi keuangan tradisional. Ke depan, Kongres Amerika Serikat mungkin perlu lebih banyak kolaborasi lintas partai dan koordinasi internal dalam memajukan legislasi terkait Aset Kripto.